Kelebihan dari Pembiayaan Syariah - Pegadaian Syariah
logo

Kelebihan dari Pembiayaan Syariah

5 bulan yang lalu    
Kelebihan dari Pembiayaan Syariah

Ada 5 definisi kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1) cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur); (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; (3) penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung; (4) pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain; (5) sisi kanan neraca (di Indonesia).

Pada kesempatan ini kita akan membahas perbandingan antara kredit dalam definisi pertama dan kedua. Kredit pada definisi pertama dimaknai sebagai cara bayar angsuran pada transaksi jual beli, sedangkan pada definisi kedua dimaknai sebagai cara bayar angsuran pada transaksi pinjaman uang.

Definisinya tidak salah. Praktiknya yang bisa disalahgunakan. Perbedaan pun akan sangat nampak terlihat jika dikaitkan dengan transaksi kredit dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada lembaga keuangan.

Mari kita lihat penerapan istilah kredit pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Perbandingan (1) Penggunaan Kredit dalam definisi angsuran atas jual beli, (2) Penggunaan Kredit dalam definisi angsuran atas pinjaman.

Berikut ini perbandingan (1) penggunaan kredit dalam definisi angsuran atas jual beli:

Pertama, pada LKS, istilah akadnya adalah jual beli. Sedangkan pada LKK, istilah akadnya adalah kredit ditambah bunga.

Istilah adalah penting dalam transaksi. Dampak bisnis dan dampak hukumnya akan berbeda. Jika istilah disama-sajakan, rasanya tidak perlu dibuatkan perjanjian legal formal yang berbeda. Jadi, istilah sangat penting dalam transaksi, sampai perlu dibuatkan perjanjian legal formal sesuai istilah yang dipilih.

Pada LKK, ada produk tertentu yang menggunakan akad kredit ditambah bunga flat. Sebenarnya ini sudah bagus, namun tetap saja LKK tidak mau mengubah istilah transaksinya menjadi jual beli. Padahal transaksi kredit ditambah bunga ini sudah difatwakan sebagai riba melalui Fatwa MUI No. 1 tahun 2004.

Secara legal formal, LKK sudah terlanjur nyaman dengan istilah kredit ditambah bunga karena dengan demikian LKK tidak akan dipengaruhi oleh aturan syariat.

Kedua, pada LKS, ada harga, karena transaksinya adalah jual beli. Sedangkan pada LKK, tidak ada harga, karena transaksinya bukan jual beli, namun kredit ditambah bunga.

Pada LKS, misalnya produk kepemilikan rumah atau kendaraan, salah satu transaksinya adalah jual beli. Transaksi ini tertulis legal formal dengan akad jual beli. Karena jual beli, maka akan ada harga, dan harganya harus dicantumkan pasti. Pada transaksi ini akan sah disebut murah atau mahal, karena ada harga.

Pada LKK, misalnya produk kepemilikan rumah atau kendaraan, hanya mengenal transaksi pinjaman ditambah bunga, pembayarannya secara kredit. Transaksi ini tertulis legal formal dengan akad kredit ditambah bunga. Karena kredit ditambah bunga, maka tidak akan ada harga. Pada transaksi ini tidak logis disebut ada murah atau mahal, karena tidak ada harga.

Ketiga, pada LKS, total hutang sudah pasti sejak awal akad. Nasabah tidak perlu khawatir terjadi penambahan harga atau penambahan total hutang. Total hutang sudah diikat sejak awal akad.

Sedangkan pada LKK, total hutang tidak pasti, karena ada penambahan bunga yang besarannya tidak bisa dipastikan sejak awal akad, sehingga nasabah pun harus siap ada penambahan total hutang, sewaktu-sewaktu jika suku bunga naik.

Itulah perbandingan (1) penggunaan kredit dalam definisi angsuran atas jual beli. Skema di LKS dan LKK ternyata berbeda. Berikut ini kita urai mengenai perbandingan (2) penggunaan kredit dalam definisi angsuran atas pinjaman.

Pertama, pada LKS, istilah yang digunakan adalah kredit atau pinjaman atau hutang atau bahasa Arabnya adalah qardh. Misalnya pada produk gadai syariah, pengurusan pendaftaran dan antrian haji, pengurusan pengobatan, pengurusan pendidikan, dan pinjaman kebajikan.

Pada LKK, istilah yang digunakan adalah kredit atau pinjaman atau hutang atau bahasa Arabnya juga qardh. Misalnya pada produk KPR Konven, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan lain-lain.

Kedua, pada LKS, tidak boleh ada syarat kelebihan bayar pada pengembalian pinjaman. Secara legal formal, LKS tidak akan berani mengenakan syarat kelebihan pengembalian, karena akan termasuk kategori riba yang dilarang secara legal dilakukan oleh LKS.

Pada LKK, sudah menjadi kelazimannya ada syarat kelebihan dalam pengembalian pinjamannya. Bahkan pada pinjaman yang digunakan untuk modal kerja seperi KUR dan sejenisnya, nasabah sudah dipastikan harus mengembalikan pinjaman ditambah kelebihan bunga yang sudah ditetapkan sejak awal.

Artinya, LKK tidak menganut logika bahwa bisnis itu punya risiko untung, rugi, atau impas. LKK hanya minta bahwa nasabah harus untung, karena diatur secara legal bahwa nasabah harus mengembalikan sebesar uang yang dipinjam ditambah bunga sebesar sekian persen dikalikan pinjaman. Jumlah rupiah yang harus dikembalikan pun sudah dipastikan sejak awal akad.

Ketiga, pada LKS, nasabah sudah tahu dengan pasti jumlah rupiah total kewajiban bayar atas pinjaman yang disepakati. Nasabah sudah tahu bahwa tidak akan ada penambahan total hutang.

Sedangkan pada LKK, nasabah disyaratkan harus menambah pengembalian atas pinjaman yang diperolehnya sebesar bunga yang dikalikan pokok pinjaman. Penambahan itu kadang dipastikan, kadang tidak dipastikan, tergantung produknya. Hal ini sudah menyalahi logika pinjaman.

Demikian perbedaan antara kredit syariah dengan kredit konvensional. Perbedaan utama terletak pada istilah. Istilah akan berdampak pada skema akad, konsekuensi akad, risiko akad, dan risiko hukum syariatnya.

Secara umum, perbedaan utama kredit syariah dan konvensional adalah konsistensi penggunaan akad. LKS akan konsisten menggunakan istilah akad kredit sebagaimana mestinya, yakni memastikan nominal transaksi yang seharusnya dipastikan sejak awal akad.

Pada kredit sesuai dengan definisi KBBI, kredit syariah memastikan nominal transaksi yang seharusnya dipastikan, baik kredit dalam definisi jual beli maupun pinjaman.

Sedangkan penggunaan istilah kredit konvensional, ada 4 fakta, (1) terkadang ada produk kredit konvensional yang memastikan transaksi nominal yang seharusnya dipastikan sejak awal akad, (2) terkadang ada produk kredit konvensional yang memastikan transaksi nominal yang seharusnya ditidakpastikan sejak awal, (3) terkadang ada produk kredit konvensional yang menidakpastikan transaksi nominal yang seharusnya ditidakpastikan sejak awal, (4) terkadang ada produk kredit konvensional yang menidakpastikan transaksi nominal yang seharusnya dipastikan sejak awal.

Mari kita konsisten menggunakan akad sesuai dengan yang semestinya. Untuk kebutuhan pinjaman dana atau kredit syariah, Anda bisa datang ke Pegadaian Syariah, baik untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun produktif. Skema akadnya sudah ditata sesuai syariah, konsisten sesuai dengan peruntukan dan risikonya.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Kelebihan dari Pembiayaan Syariah"