Melihat Potensi Akad Murabahah dan Implementasinya - Pegadaian Syariah
logo

Melihat Potensi Akad Murabahah dan Implementasinya

1 tahun yang lalu    
Melihat Potensi Akad Murabahah dan Implementasinya

Dalam dunia perbankan, sistem bagi hasil ( profit and loss sharing) sebenarnya sudah merupakan satu hal yang lumrah. Tidak terkecuali, pada lembaga keuangan syariah . Dalam hal ini, kita mengenal istilah murabahah, sebagai salah satu istilah yang merujuk pada perjanjian jual-beli, yang melibatkan pelaku bank dengan nasabahnya.

Dalam Islam, ayat Al-Quran telah menjelaskan mengenai ketentuan dan manfaat perjanjian jual beli. Dalil yang menjadi landasan murabahah adalah QS. An-Nissa’ : 29, Al - Baqarah : 275 dan beberapa hadits Rasulullah Saw.

Mengingat Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.

Selain itu Islam juga menekankan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sinilah, akad murabahah menjadi landasan perjanjian yang seringkali digunakan oleh perbankan dan layanan keuangan masyarakat lainnya.

Konsepnya sendiri sebetulnya hampir sama dengan prinsip jual-beli pada umumnya. Lembaga keuangan akan membeli barang yang diperlukan nasabah, lalu menjualnya berdasarkan harga perolehan atau pembelian barang. Pada tahap selanjutnya, biaya ini akan ditambahkan oleh besaran keuntungan--yang ditetapkan sesuai kesepakatan antara lembaga keuangan sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli. Perbedaan lantas terletak pada penjual yang akan secara jelas dan transparan memberi tahu kepada si pembeli, perihal nilai pokok dan keuntungan yang akan dibebankan.  

Adapun melalui murabahah, Islam berupaya untuk “membangun” masyarakat yang adil berdasarkan asas kejujuran. Setidaknya, ada dua dimensi keadilan, yakni (1) pemodal yang berhak mendapatkan imbalan, serta (2) keharusan agar imbalan tersebut harus tetap sebanding dengan faktor risiko dan usaha yang dibutuhkan.

Dari penjelasan singkat di atas, jelas bahwa praktik murabahah sendiri merupakan sebuah alternatif positif, terutama bagi mereka yang tidak bersedia atau enggan memanfaatkan jasa lembaga keuangan konvensional. Penyebabnya, antara lain karena banyak bank konvensional cenderung menetapkan sistem bunga; yang sesungguhnya merupakan riba atau pelanggaran terhadap syariah Islam.

Pertanyaan lantas muncul, bagaimana dengan praktik akad murabahah di Indonesia?

Di Indonesia sendiri, ketentuan akad murabahah telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam ketentuan tersebut telah jelas apa yang harus dilakukan adan apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Transaksi ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan prinsip jual beli murabahah , seperti pengadaan kendaraan bermotor, kebutuhan barang untuk investasi dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah barang, ia dapat datang ke lembaga keuangan syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikannya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang juga menggunakan akad murabahah adalah Pegadaian Syariah. Akad ini digunakan pada produk Investasi Emas yaitu Produk MULIA dan Tabungan Emas , serta pada produk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yaitu Produk AMANAH .



Artikel Terkait


  1 tahun yang lalu
  1 tahun yang lalu
  1 tahun yang lalu
  1 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Melihat Potensi Akad Murabahah dan Implementasinya"