Pengertian Hutang Piutang dalam Islam - Pegadaian Syariah
logo

Pengertian Hutang Piutang dalam Islam

8 bulan yang lalu    
Pengertian Hutang Piutang dalam Islam

Hutang (dayn) adalah kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak lain. Hutang adalah janji. Janji adalah hutang. Itulah arti sederhana dari hutang. Pemilik hutang adalah pihak yang memiliki kewajiban.

Sedangkan piutang adalah orang yang memiliki hak atas adanya kewajiban dari pihak lain. Sederhananya, makna piutang adalah lawan makna dari hutang. Pemilik piutang adalah pihak yang memiliki hak yang belum ditunaikan oleh pemilik kewajiban.

Dalam syariat Islam, hutang piutang masuk dalam bahasan muamalah (transaksi non ritual ibadah). Dalam logika fikih muamalah, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil larangannya. Inilah prinsip utama yang harus dipahami sebelum membahas tentang hutang piutang dalam Islam.

Adapun transaksi yang dilarang dalam hutang piutang adalah dengan mensyaratkan dan/atau disyaratkan adanya kelebihan pengembalian dari pihak yang berhutang. Iniah transaksi riba dalam hutang piutang dan tidak adil.

Kaidah pelarangannya adalah kullu qardhin jarra manfaah fahuwa ar riba, yakni setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembilannya, maka termasuk kategori riba. Padahal hukum riba itu diharamkan, mau sedikit ataupun banyak.

Apabila kelebihan pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan, maka jelas saja hal ini boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencontohkan keutamaan memberikan kelebihan pengembalian atas pinjaman. Hal ini melatih kita untuk bersedia berterima kasih karena telah dibantu oleh pihak pemberi hutang. Tentu saja, sekali lagi, kelebihan pengembalian itu jangan dipersyaratkan.

Dari sisi asal terbentuknya transaksi, hutang piutang bisa berasal dari transaksi pinjaman dan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh (bay’ mu`ajjal) maupun jual beli dengan pembayaran secara angsuran (bay’ taqsith). Namun, ada sebagian pihak yang mendefinisikan hutang itu berasal dari transaksi pinjaman (qardh) saja, sedangkan transaksi jual beli secara tangguh didefinisikan dengan kewajiban (bukan dayn). Di antara kedua pendapat tersebut, persamaannya adalah dua-duanya sama-sama terdapat kewajiban dari pihak penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman dan pembeli kepada penjual.

Jika ditinjau dari sisi pemanfaatan objek pinjaman, maka pinjaman dibagi menjadi dua, yakni qardh dan ariyah. Pada qardh, objek pinjaman bisa dihabiskan, asalkan bisa menggantinya dengan objek pinjaman yang senilai. Sedangkan pada ariyah, yang dipinjamkan adalah manfaat dari objek pinjaman.

Contoh qardh adalah pinjam uang. Pinjam uang bayar uang. Ketika uang dipinjamkan, maka uang tersebut bisa dipergunakan dan dihabiskan, asalkan si peminjam bisa mengganti pinjamannya dengan jumlah yang senilai. Pinjam uang atau barang (yang bisa dihabiskan) ini pun bisa diganti dengan barang, asalkan pemberi pinjaman menyetujuinya.

Contoh pinjaman yang bisa dihabiskan selain uang adalah pinjam beras. beras dikonsumsi (dihabiskan) kemudian suatu ketika dikembalikan dengan jumlah, takaran dan spesifikasi yang sesuai dengan yang dipinjamkan. Boleh memberikan kelebihan dalam pengembalian beras tersebut asal tidak dipersyaratkan.

Sedangkan contoh ariyah adalah pinjam barang. Pinjam barang, barang tersebut nanti dikembalikan lagi. Pada ariyah, yang dipinjamkan adalah manfaat barang. Ketika kita pinjam motor seseorang, maka motor tersebut tidak boleh dihabiskan atau dijual. Motor tersebut harus dipelihara dan bisa dikembalikan seperti semula kepada pemberi pinjaman.

Pada skema pinjam barang yang harus dikembalikan seperti semula, terkadang muncul biaya perawatan. Pihak yang berkewajiban menanggung biaya perawatan barang adalah peminjam. Namun, boleh disepakati misalnya penanggung biaya perawatan barang dalam hal tertentu adalah pemberi pinjaman. Misalnya pinjam motor dan bensin ditanggung oleh pemberi pinjaman, ini boleh saja. Namun secara etika yang menanggung biaya perawatan barang adalah peminjam.

Selanjutnya, jika transaksi pinjaman langsung bisa disebut hutang, dan transaksi jual beli secara tangguh pun bisa disebut dengan hutang, maka transaksi kongsi tidak bisa disebut dengan hutang. Kongsi merupakan kerja sama bisnis antarpihak yang melibatkan adanya uang, barang, tenaga, manfaat barang, dan hal lain yang digunakan untuk pengerjaan proyek dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Hutang itu besarannya harus sudah bisa dipastikan, sedangkan pada skema kongsi, imbal hasilnya tidak akan boleh bisa dipastikan sejak awal, menunggu sampai ada hasilnya. Inilah alasan mengapa pembiayaan yang menggunakan skema produktif, tidak bisa dikategorikan dalam skema hutang piutang, namun pembiayaan.

Ada satu lagi jenis hutang yang dikaitkan dengan pembayaran jasa secara tangguh. Jenis hutang ini merupakan hutang piutang dari transaksi jual beli, hanya saja objeknya bukan berupa barang, namun berupa manfaat. Manfaat ini bisa merupakan manfaat dari barang maupun manfaat dari perbuatan (jasa).

Contohnya adalah skema biaya sewa (jual beli manfaat) atas barang gadai yang terdapat di pergadaian syariah. Ketika nasabah menggadaikan barangnya ke industry pergadaian syariah, maka nasabah melakukan angsuran atas pinjaman (hutang) serta angsuran biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang gadai (hutang).

Itulah pengertian hutang dalam Islam. Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh pihak yang melakukan hutang piutang adalah adab hutang piutang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar hutang piutang bisa dilakukan sesuai prinsip syariah Islam.

Pertama, catatlah. Hal ini diajarkan oleh Al-Qur’an bahwa ketika kita sedang melakukan transaksi hutang piutang dengan pembayaran tempo, maka catatlah. Hal ini harus diperhatikan terutama hutang piutang dengan nominal signifikan dan sifatnya legal formal. Bahkan siapkan juga saksi atas transaksi hutang piutang tersebut.

Kedua, tunaikan janji. Al-Qur’an pun menegaskan bahwa kita harus memenuhi akad dan janji. Ketika kita berhutang, maka ingatlah dan catatlah janji. Selanjutnya, penuhilah janji. Hal ini dilakukan agar semua pihak bisa diperlakukan adil, tidak menzhalimi dan tidak terzhalimi.

Ketiga, jangan biasakan melakukan hutang. Hutang itu hukumnya halal. Tapi, usahakan sekuat hati agar tidak hoby berhutang. Hoby hutang akan berdampak negatif pada kondisi keseimbangan tata kelola uang dan kondisi psikologis.

Keempat, tagihlah hutang. Jika ada hutang yang sudah sampai pada jatuh tempo pembayaran kok belum dilakukan pembayaran, tagihlah hutang dengan cara baik-baik. Hal ini akan berdampak baik bagi semua pihak, baik pemberi hutang maupun penghutang, agar tidak ada yang menzhalimi dan terzhalimi.

Kelima, boleh menggunakan agunan. Ketentuan ini pun telah digariskan dalam Al-Qur’an. Ketika ada transaksi hutang piutang, boleh minta agunan yang senilai. Hal ini dilakukan agar penghutang bisa memenuhi janji bayar hutang, serta tidak ada pihak yang menzhalimi dan terzhalimi.

Demikian definisi hutang piutang yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hindari hutang piutang yang dilarang syariat yakni transaksi mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembalian atas hutang piutang. Perhatikan juga adab hutang piutang agar tidak ada pihak yang menzhalimi dan terzhalimi. Semoga bermanfaat!

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Pengertian Hutang Piutang dalam Islam"