Seluk Beluk Pinjaman Syariah - Pegadaian Syariah
logo

Seluk Beluk Pinjaman Syariah

8 bulan yang lalu    
Seluk Beluk Pinjaman Syariah

Manusia hidup memiliki kebutuhan yang beranekaragam, dari kebutuhan pokok (primer), kebutuhan penunjang (sekunder), sampai dengan kebutuhan prioritas akhir (tersier). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang, kadangkala tidak tersedia dana yang cukup, sehingga perlu melakukan pinjaman.

Secara spesifik, pinjaman di sini diartikan sebagai penggunaan dana pihak lain untuk dihabiskan dan diganti dengan sejumlah dana yang dipinjam. Pinjaman bisa disebut juga dengan hutang piutang (qardh). Transaksi pinjaman dalam definisi qardh ini berbeda dengan pinjaman manfaat barang yang mana barangnya tidak boleh dihabiskan dan harus dikembalikan secara utuh, yang disebut dengan ariyah.

Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas seluk beluk pinjaman dalam definisi hutang piutang (qardh). Ada beberapa karakteristik pinjaman dikatakan sesuai syariah:

Pertama, dari sisi sumber dana. Pinjaman diperoleh dari dana yang sumbernya halal. Sumber dana halal adalah dana yang dihasilkan dari transaksi yang halal. Poin ini merupakan poin utama dari transaksi pinjaman sesuai syariah.

Kita memang tidak bisa memilah secara persis uang di dompet pemilik dana tersebut dihasilkan dari transaksi halal atau haram. Namun, bisa diminimalisir dengan mengetahui lebih rinci terkait aktivitas pemberi pinjaman. Jika pemberi pinjaman hanya memiliki satu profesi haram, maka hindari saja pinjam dari pemilik dana tersebut. Kita tetap tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa semua dana yang dimilikinya pasti haram, namun hindari saja.

Contoh profesi yang diharamkan adalah profesi produsen zat haram (misalnya hanya punya bisnis ternak babi, hanya punya bisnis khamr), bisnis transasi ribawi (seperti rentenir), penjudi, dan profesi haram lainnya tanpa memiliki usaha lainnya.

Kedua, dari sisi transaksi pinjaman. Transaksi pinjaman dikatakan sesuai syariah jika transaksinya juga dijalankan sesuai syariah. Pinjaman (qardh) adalah transaksi nonprofit. Oleh karena itu, pada transaksi pinjaman tidak boleh mensyaratkan kelebihan pengembalian pada pinjaman, karena mensyaratkan kelebihan pengembalian ini berarti bertentangan dengan logika transaksi nonprofit dan termasuk kategori transaksi riba (riba qardh).

Ketiga, dari sisi pembelanjaan dana. Pinjaman sesuai syariah juga akan ditentukan oleh penggunaan dana yang dipinjam. Dana yang dipinjam tidak boleh dipergunakan untuk transaksi bisnis zat haram (misalnya kita gunakan untuk bisnis ternak babi, khamr, dan sejenisnya yang diharamkan syariat).

Dana yang dipinjam juga tidak boleh dipergunaan untuk bisnis transaksi haram seperti bisnis ribawi, bisnis yang mengandung unsur penipuan, maisir (spekulasi dan perjudian), gharar (bisnis ketidakjelasan dan ketidakpastian atas transaksi yang seharusnya sudah bisa dipastikan), bisnis maksiat dan bisnis zhalim lainnya.

Keempat, perhatikan adab hutang piutang. Al-Qur’an menegaskan bahwa setiap pelaku muamalah (baik yang bermotif profit maupun nonprofit) agar memenuhi akad perjanjian. Ketika kita meminjam yang dengan janji akan mengembalikannya pada waktu tertentu, maka penuhilah janji itu. Jika peminjam tidak memenuhi janjinya, maka peminjam terkategori zhalim yang bahkan boleh dikenakan denda.

Dari sisi pemberi pinjaman, Al-Qur’an juga sudah menegaskan bahwa jika peminjam sedang dalam kondisi kesulitan, maka berilah tangguh sampai peminjam berada dalam kondisi kelonggaran dan kemudahan. Jika peminjam memang benar-benar tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka menyedekahkan adalah lebih baik.

Adab hutang piutang berikutnya adalah silahkan melakukan penagihan jika memang peminjam tidak memenuhi janjinya. Tentu saja lakukan penagihan dengan cara yang etis dan estetis, memperhatikan akhlak yang baik.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan pencatatan dalam hutang piutang. Pencatatan ini dilakukan oleh pihak yang adil, boleh bermaterai, boleh berkekuatan hukum formal, dan jika diperlukan, hadirkan saksi dalam transaksi pinjam meminjam tersebut.

Kelima, pemberian kelebihan pengembalian. Kalau ingin memberikan kelebihan pengembalian pinjaman, hukumnya boleh, asalkan tidak dipersyaratkan. Rasulullah SAW sendiri pernah mencontohkan memberikan kelebihan pengembalian atas pinjaman, namun Rasulullah tidak menjanjikan dan pemberi pinjaman juga tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian pinjaman.

Uraian di atas adalah seluk beluk pinjaman syariah dari sisi sumber dana, transaksi, dan penggunaannya. Pada praktik di kehidupan sehari-hari, kita harus jeli mencermati mana saja transaksi yang termasuk pinjaman dengan yang bukan pinjaman. Seringkali terjadi salah kaprah di kalangan masyarakat ketika berinteraksi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti bank syariah, BPRS, Pegadaian Syariah, koperasi syariah atau BMT, dan LKS lainnya.

Seringkali terjadi anggapan bahwa transaksi pembiayaan dari LKS disamaratakan semuanya disebut sebagai pinjaman. Padahal, ada banyak transaksi pembiayaan dari LKS yang hampir semuanya adalah berbasis dagang, seperti jual beli barang, jual beli manfaat barang (sewa), jual beli manfaat perbuatan (jasa), kongsi, dan pinjaman itu sendiri. Jadi, pinjaman merupakan bagian dari transaksi pembiayaan di LKS.

Cara mudah menyimpulkan apakah transaksi di LKS itu pinjaman syariah atau bukan, sederhana saja, yakni ketika bunyi perjanjian tertulisnya adalah pinjaman dan tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembaliannya. Jadi, nasabah harus terlebih dulu membaca perjanjian legalnya jika tidak mau salah memberikan kesimpulan.

Adapun ciri produknya biasanya digunakan sebagai pinjaman multijasa. Produk ini biasanya dikombinasikan dengan jual beli manfaat barang (sewa) atau jual beli manfaat perbuatan (jasa).

Contoh produknya adalah gadai syariah. Produk gadai syariah terdiri dari 2 akad dalam 2 transaksi. Transaksi pertama adalah jual beli manfaat (sewa) tempat penyimpanan barang gadai dan/atau jual beli manfaat perbuatan (jasa) pemeliharaan dan penjagaan barang gadai. Transaksi kedua adalah transaksi pinjaman (yang tidak menyaratkan kelebihan dalam pengembaliannya.

Jadi, pada transaksi gadai syariah, terjadi 2 jenis angsuran, yakni angsuran pinjaman dan angsuran biaya sewa atau pemeliharaan barang gadai. Transaksi pinjaman jenis ini sudah diatur sesuai syariah dan sudah ada fatwa kebolehannya.

Transaksi pinjaman lain yang diterapkan di LKS adalah pinjaman multijasa yang akadnya sama persis dengan gadai syariah, misalnya pinjaman dan jual beli jasa pengurusan aktivitas pendidikan, pengobatan, bahkan pernikahan. Skema akadnya menggunakan skema pinjaman dan jual beli manfaat atau jasa.

Ada satu lagi transaksi pinjaman di LKS yakni al qardh al hasan (pinjaman kebajikan), yakni pinjaman kepada kaum dhuafa, tanpa mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dengan tujuan digunakan untuk pembiayaan produktif bagi kaum dhuafa tersebut.

Demikian seluk beluk pinjaman sesuai syariah, agar kita bisa mencermati pinjaman yang sesuai dengan syariah, tidak terjebak dalam transaksi berbasis riba. Amin.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Seluk Beluk Pinjaman Syariah"