3 Contoh Praktek Bagi Hasil dalam Islam - Pegadaian Syariah
logo

3 Contoh Praktek Bagi Hasil dalam Islam

5 bulan yang lalu    
3 Contoh Praktek Bagi Hasil dalam Islam

Islam mengatur bahwa pengambilan keuntungan dalam harta harus melaui jalan yang tidak batil. Cara mengambil keuntungan yang tidak batil menurut Al-Qur’an adalah melalui transaksi motif profit berupa perdagangan (tijarah) yang rela sama rela. Dalam syariah Islam, transaksi motif profit (tijarah) tersebut dibagi menjadi 2, yakni jual beli dan kongsi. Profit atau keuntungan sah diambil jika melalui jual beli. Oleh karena itu, kongsi pun harus melewati jual beli terlebih dulu, baru ada hasil yang bisa dibagihasilkan.

Batasan bagi hasil (revenue sharing) adalah ketika masih berupa hasil bisnis sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Setelah dikurangi biaya, maka muncul keuntungan atau mungkin malah kerugian. Jika pembagian imbalannya sudah dikurangi biaya, maka yang ada adalah bagi untung atau bagi tanggungan rugi (profit/loss sharing). Kedua metode pembagian imbalan bisnis ini diperbolehkan dalam Islam.

Pada saat kongsi dimulai, tidak mungkin ada keuntungan atau hasil yang bisa dibagi. Pada saat kongsi dimulai, yang bisa disepakati adalah nisbah atau penentuan porsi bagi hasil. Penentuan nisbah ini silahkan atur dan sepakati saja antara sesama pelaku usaha.

Pelaku usaha ini bermacam-macam, bisa individu, kelompok, badan hukum dan tentu saja bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pihak lainnya. Skema objek kongsinya juga bermacam-macam, bisa berupa barang, dana, manfaat perbatan (jasa), hak cipta, merek, logo, nama perusahaan, nama baik, manfaat barang, dan lain-lain. Berikut ini akan dikupas mengenai 3 contoh praktik bagi hasil dalam Islam, sehingga bisa memberikan ilustrasi lugas mengenai praktik bagi hasil dalam Islam.

Pertama, bagi hasil di bidang pertanian, yakni musaqah. Kongsi jenis ini sudah ada sejak masa Rasulullah yang menjadi rujukan qiyas transaksi skema bagi hasil dalam muamalah kontemporer saat ini.

Musaqah adalah kerja sama antara pemilik lahan atau kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Pada kerja sama ini disepakati imbal hasilnya, termasuk penanggung risiko jika pengelolaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Bentuk skema musaqah ini bisa dikembangkan dengan skema lainnya, misalnya benih dari pemilik lahan, atau benih dari penggarap, atau skema lain sesuai kondisi dan kesepakatan antarpihak. Imbal hasilnya akan disesuaikan dengan porsi modal atau andil dari masing-masing pihak.

Kedua, bagi hasil pada transaksi kongsi. Transaksi kongsi dibagi menjadi dua, yakni kongsi investasi (mudharabah) dan kongsi usaha (musyarakah). Contoh praktik bagian pertama ini merupakan gambaran umum tentang jenis kongsi dalam Islam, selain skema bagi hasil di bidang pertanian.

Skema mudharabah ini dalam ilmu syariah Islam, di-qiyas-kan dengan kongsi usaha di bidang pertanian (musaqah) di mana pemilik lahan dan penggarap adalah pihak yang berbeda. Pada skema akad mudharabah ini, pemodal dan pengusaha juga merupakan pihak yang berbeda. Pengusaha tidak mengikutsertakan modal.

Contoh transaksi kongsi ini adalah mudharabah antar individu. Pemodal individu ini jumlahnya boleh lebih dari 1 orang, yakni sekumpulan pemodal, namun pemodal bukan sekaligus menjadi pengusaha. Pemodal memberikan amanah kepada pengusaha untuk menjalankan transaksi bisnis. Tentu saja, sebelumnya sudah dilakukan analisis kelayakan pemberian modal usaha.

Pada transaksi kongsi ini, ketentuan, hak, kewajiban dan penyelesaian transaksi kongsi diatur secara tertulis oleh karena ada risiko hukum dalam transaksi tersebut, sehingga pihak individu yang terlibat juga harus cakap hukum. Hal ini dilakukan agar masing-masing pihak bisa terhindar dari bahaya atas dampak tidak amanahnya antarpihak.

Silahkan dibuat kesepakatan mengenai skema pembagian imbal hasilnya dengan menggunakan skema bagi hasil atau bagi untung/rugi. Jika menggunakan skema bagi hasil, maka yang dibagihasilkan adalah hasil, sebelum dipotong biaya-biaya. Jika menggunakan skema bagi untung/rugi, maka yang dibagihasilkan adalah untung atau menanggung rugi, yakni pendapatan dikurangi biaya-biaya.

Jika ada kerugian, maka penanggung rugi adalah pihak yang tidak menjalankan amanah, oleh karena akad mudharabah adalah akad amanah. Jika semua pihak sama-sama amanah, maka penanggung rugi adalah pihak sesuai porsi modal. Pada mudharabah, pemilik modal bukan pengusaha, maka penanggung rugi adalah pemilik modal, tentu saja jika semua pihak sudah terbukti secara legal sudah menjalankan amanah.

Sementara itu, kongsi usaha (musyarakah) berbeda dengan kongsi investasi dalam hal keterlibatan pengusaha yang sekaligus menjadi pemodal. Pada musyarakah, pengusaha juga bertindak sekaligus sebagai pemodal atau sebaliknya, pemodal juga bertindak sekaligus menjadi pengusaha. Ketentuan lain mengenai praktik kongsinya sama saja dengan kongsi mudharabah.

Ketiga, praktik kongsi bagi hasil di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara prinsip kongsi, sama saja dengan poin kongsi yang diuraikan pada bagian pertama dan kedua di atas. Ada kongsi mudharabah dan musyarakah antara LKS (sebagai pemilik modal) dengan nasabah (sebagai pengusaha). Hanya saja, biasanya kongsi di lembaga keuangan syariah tertata lebih rapi dari sisi dokumen perjanjian legal, kelengkapan berkas, formulir, proses dan prosedur dari analisis pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan. Hal ini penting untuk menjadi pemahaman kita bersama agar bisa akurat dalam menjalankan kongsi dengan LKS.

Ada beberapa indikasi kelayakan pemberian modal usaha, yang paling utama adalah karakter calon pengusaha (nasabah dalam konteks LKS). Pengusaha yang baik harus memiliki karakter yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, terbuka, bisa dipercaya, transparan dan cakap dalam berbisnis. Indikasi awal karakter baik dari calon nasabah adalah tidak masuk daftar hitam yang tercantum pada Ideb SLIK (dulu bernama BI Checking). Indikasi ini berlaku pada semua LKS.

Poin lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kapasitas calon pengusaha (nasabah), modal yang sudah ada, kondisi ekonomi dan tentu saja kolateral atau agunan. Semua poin ini harus diperhatikan jika ingin memperoleh pembiayaan berbasis bagi hasil.

Semua pihak, terutama nasabah yang menjadi pelaku usaha harus bisa mencermati semua proses dan dokumen legal pada kongsi dengan lembaga keuangan syariah. Tidak jarang nasabah bermasalah memiliki posisi kalah pada saat sengketa dengan LKS karena tidak mencermati dokumen legal yang harus disiapkan, padahal nasabah sudah merasa menjalankan kewajiban.

Pada kongsi dengan LKS, kelengkapan aspek kongsi, biasanya sangat lengkap, bahkan sampai pada prosedur pemberian tangguh jika bermasalah, ada kolektibilitas jika macet, ada juga proses restrukturisasi, pembiayaan ulang, proses nonlitigasi, proses litigasi, sampai pada hapus buku dan hapus tagih.

Publik yang ingin terlibat transaksi bagi hasil dengan LKS harus mencermati hal ini. Pastikan dari awal mengenai bunyi perjanjian legalnya. Perjanjian legal akan menentukan dampak transaksi dan dampak hukum selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan, ketika nasabah butuh modal usaha atau modal kerja, namun akadnya adalah jual beli, yakni jual beli modal kerja. Ketika akadnya jual beli atau bahkan gadai, meskipun peruntukannya adalah modal kerja, maka perjanjian legal dan konsekuensi hukumnya akan mengikuti skema jual beli atau gadai.

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "3 Contoh Praktek Bagi Hasil dalam Islam"