Bagaimana Hukum Pegadaian Emas Syariah? - Pegadaian Syariah
logo

Bagaimana Hukum Pegadaian Emas Syariah?

1 tahun yang lalu      Investasi Emas
Bagaimana Hukum Pegadaian Emas Syariah?

Pegadaian emas syariah merupakan aktivitas gadai emas yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Mekanisme gadai emas syariah ini sederhana. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah membawa emas yang akan digadaiakan, kemudian Pegadaian Syariah melakukan penaksiran nilai emas. Berdasarkan taksiran emas tersebut, nasabah memperoleh pinjaman dari Pegadaian Syariah. Pada akhirnya, selain mengembalikan pinjaman, nasabah melakukan pembayaran biaya pemeliharaan emasnya karena dititipkan di Pegadaian Syariah.

Fatwa tentang gadai syariah dan gadai emas syariah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002, namun sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan fatwa tersebut. Ada juga sebagian masyarakat lainnya yang tetap menganggap bahwa transaksi di Pegadaian Syariah adalah transaksi yang dilarang syariat Islam karena mengandung riba atas adanya perjanjian kelebihan pembayaran pada akad pinjaman.

Bagaimana sejatinya hukum gadai emas syariah yang saat ini dijalankan oleh Pegadaian Syariah? Berikut ini akan kita kupas mengenai hukum gadai emas syariah dari sudut pandang syariah Islam.

Landasan hukum tertinggi atas transaksi gadai (rahn) adalah Al-Quran. Allah berfirman, “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (QS. Al-Baqarah: 283).

Terkait dengan ayat tersebut, Tafsir Jalalain menyatakan, jika kamu dalam perjalanan, kemudian mengadakan utang-piutang, sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan (rahn) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Terkait dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya (pihak yang ber-muamalah) menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "Dan jaminan yang dipegang", hal ini menunjukkan bahwa jaminan (rahn) disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir.” (Tafsir Jalalain, Juz 1 halaman 63).

Dalil berikutnya yang memperkuat kebolehan rahn adalah hadits. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (Kitab Shahih Bukahri, Juz 3, halaman 142, Hadits No. 2326).

Sejatinya, tanpa adanya dalil yang memperbolehkannya, gadai syariah terkriteria hukum halal, jika tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Sementara itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa gadai syariah itu hukumnya haram karena adanya pengambilan keuntungan atau kelebihan pengembalian pada transaksi pinjaman. Kelebihan atas pinjaman yang dimaksud adalah sekedar pengganti biaya pemeliharaan yang tidak bisa dipisahkan dari penyerahan barang jaminan dalam akad gadai syariah.

Untuk menentukan hukumnya secara akurat, mari kita rinci akad yang terjadi pada transaksi gadai emas syariah. Pertama, akad pinjaman. Pada praktiknya, nasabah datang ke Pegadaian Syariah yang melayani transaksi gadai, dengan terlebih dulu menggadaikan emasnya. Ketika emas ditaksir, maka muncullah angka taksiran yang biasanya tidak sampai 100 persen dari nilai emas, misalnya di angka 80 persen.

Nilai taksiran inilah yang ditawarkan kepada nasabah apakah akan meminjam uang sebesar nilai taksiran, atau kurang dari nilai taksiran. Ketika nasabah menyepakati sejumlah uang yang dipinjam, itulah jumlah uang yang harus dikembalikan kepada Pegadaian Syariah, tidak boleh ada kelebihan dalam pinjaman.

Pada hadits Rasulullah SAW riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan" (Kitab Shahih Bukhari Juz 3 halaman 143, hadits no. 2329). Hadits ini mempertegas logika bahwa orang yang menerima manfaat, harus membayar atas keberadaan manfaat itu.

Kita lihat juga Hadits Rasulullah SAW riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz 2 halaman 816).

Di Pegadaian Syariah, penentuan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan nilai barangnya semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan dan penentuan tarifnya didasarkan atas pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 92/2014. Pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dalam Pegadaian Syariah adalah biaya penyimpanan yang meliputi biaya sewa tempat, pemeliharaan, dan penjagaan atas barang gadai.

Biaya penyimpanan emas 10 gram tentu saja berbeda dengan biaya penyimpanan emas 1.000 gram. Hal ini terkait dengan risiko yang juga berbeda. Kewajiban menanggung ganti rugi juga nominalnya berbeda, sehingga wajar jika emas yang gramnya lebih berat, akan menyebabkan taksiran pinjaman yang juga lebih tinggi, dan akan menyebabkan biaya penyimpanan yang juga lebih mahal.

Terkait dengan adanya pembayaran biaya pemeliharaan barang jaminan yang satu paket dengan transaksi pinjaman, hal ini tidak masalah karena tidak ada transaksi yang zhalim dan tidak ada gharar (memastikan transaksi yang seharusnya tidak pasti atau sebaliknya). Selain rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, pihak Nasabah melakukan transaksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pegadaian Syariah juga menjalankan transaksi sesuai dengan porsi dan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dicermati bahwa pada transaksi gadai syariah merupakan satu kesatuan akad rahn yang unik sebagaimana dengan Surah Al-Baqarah ayat 283. Artinya gadai syariah (rahn) adalah aktivitas pemberian pinjaman dan penyerahan jaminan dalam saat yang bersamaan. Bukan rahn namanya jika hanya ada aktivitas penyerahan jaminan saja atau bukan rahn namanya jika hanya ada aktivitas pemberian uang pinjaman saja.

Itulah praktik gadai emas syariah yang sudah dijalankan oleh berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa transaksi gadai emas syariah terkriteria hukum boleh.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com




Komentar Artikel "Bagaimana Hukum Pegadaian Emas Syariah?"