Bagaimana Hukum Tanah Wakaf? - Pegadaian Syariah
logo

Bagaimana Hukum Tanah Wakaf?

3 minggu yang lalu    
Bagaimana Hukum Tanah Wakaf?

Wakaf itu berasal dari kata waqaf yang artinya berhenti atau diam atau menahan. Madzhab Syafi’i memaknai wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya ( al-‘ain ) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Madzhab Hanafi memaknai wakaf sebagai menahan materi benda ( al-‘ain ) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ada dua hadits yang menjadi landasan aktivitas wakaf. Hadits pertama diriwayatkan oleh Umar bin syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata, “ Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Isam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah Rasulullah SAW .” Hadits ini menguatkan bahwa wakaf tanah pertama kali dilakukan Rasulullah SAW untuk membangun masjid.

Hadits lainnya meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “ Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasulullah SAW menjawab, “ Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnnya .” Kemudian Umar menyedekahkan tanahnya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, ibnu sabil dan tamu (HR. al-Nasa’i).

 

Hukum Wakaf

Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan shadaqah secara umum. Apabila seseorang menyedekahkan hartanya di jalan Allah kepada orang miskin, maka harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin itu karena harta itu telah menjadi haknya, sehingga suatu ketika apabila datang orang miskin yang lain, maka dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis.

Berbeda dengan harta yang diwakafkan, ia tidak akan habis karena yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan harta itu saja, sedangkan barang asalnya diabadikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.

Berdasarkan pada berbagai hadits di atas bisa disimpulkan bahwa hukum asal dari wakaf adalah sunnah atau dianjurkan. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh Sabda Rasulullah SAW, “ Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan (setelahnya), atau anak shalih yang mendo’akan orang tuanya  (HR. Muslim kitab al-Wasiyat 3/1255, Tirmidzi dalam bab fi al-Waqf, Abu Dawud 2/106, dan Ahmad dalam Musnad-nya 2/372).

Namun, hukum wakaf bisa berubah menjadi haram atau wajib. Misalnya ketika seseorang mewakafkan tanahnya dengan tujuan agar mendapatkan pujian manusia maka hukum wakafnya menjadi haram, karena ini termasuk riya’ yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan ketika ada seseorang bernazar mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka hukum wakafnya menjadi wajib, karena termasuk nazar dalam ketaatan, dan nazar dalam ketaatan ini wajib dilaksanakan.

 

Ketentuan Wakaf Tanah

Tanah merupakan harta yang paling populer untuk diwakafkan. Hal ini terjadi karena tanah merupakan harta yang paling mudah memenuhi kriteria harta wakaf. Berikut ini adalah ketentuan wakaf tanah:

  1. Hendaknya orang yang mewakafkan adalah pemilik sah tanah tersebut. Hal ini dilakukan agar kita terhindar dari perbuatan zhalim , yakni mengambil hak orang lain.
  2. Tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan. Ketika harta wakaf tidak bisa dimanfaatkan, maka wakafnya menjadi sia-sia.
  3. Tanah yang diwakafkan tetap ada, tidak habis walaupun telah dimanfaatkan. Tanah merupakan harta yang tidak bisa musnah kecuali dilakukan perombakan atau ketika terjadi bencana alam yang fatal.
  4. Hendaknya mewakafkan sesuatu di jalan Allah untuk selama-lamanya. Wakaf tanah dilakukan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah dan berlaku selama-lamanya.
  5. Hendaknya pemilik harta tidak memberi syarat yang menyelisihi sahnya wakaf atau membatalkan wakaf tersebut, misalnya mewakafkan tanah dalam jangka waktu 2 tahun untuk nanti dimiliki kembali. Syarat ini membatalkan wakaf.

 

Status Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah hak atas tanah yang semula merupakan hal primer, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau tanah bekas Hak Milik Adat (tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan atau badan sosial lainnya untuk dikelola. 

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dengan demikian tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya status tanah lainnya yang memliki status hak milik, hak guna bangunan dan lain sebagainya. Peralihan status dari hak atas tanah primer menjadi tanah wakaf menyebabkan tanah yang sudah dialihkan tersebut menjadikan tanah wakaf tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga tidak bisa diperjualbelikan kepada pihak lain.

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan pertukaran apabila tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

 

Cara Mewakafkan Tanah

  1. Calon wakif datang ke KUA setempat dengan membawa identitas diri dan dokumen kepemilikan atas tanah.
  2. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazir dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW dan dihadiri oleh penerima manfaat wakaf ( mauquf alaih ) dan sekurang-kurang dua orang saksi. Jika penerima manfaat adalah masyarakat luas, kehadiran mereka tidak diharuskan.
  3. Kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Surat Pengesahan Nazir.
  4. Kepala KUA memberikan salinan AIW kepada wakif dan nazir.
  5. Nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional dengan membawa (1) Surat Pengantar Pendaftaran Tanah Wakaf dari Kepala KUA, (2) AIW, dan (3) Surat Pengesahan Nazir.

 

Pegadaian Syariah sekarang mengeluarkan produk terbaru, yaitu Rahn Tasjily Tanah . Produk ini merupakan produk Rahn dengan jaminan berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. Jika kamu petani atau pengusaha mikro yang ingin mengajukan pembiayaan ini, boleh menggunakan agunan bukti kepemilikan tanah selain tanah wakaf.

Demikian uraian tentang hukum tanah wakaf . Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Bagaimana Hukum Tanah Wakaf?"