Ciri-Ciri Ekonomi Islam - Pegadaian Syariah
logo

Ciri-Ciri Ekonomi Islam

11 bulan yang lalu    
Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan berekonomi. Kebutuhan berekonomi meliputi kebutuhan produksi, konsumsi, distribusi, dan jasa. Kebutuhan berekonomi ini ternyata juga diatur oleh syariah Islam. Sehingga muncullah disiplin ilmu ekonomi Islam, yakni ilmi ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariah Islam.

Berikut ini adalah ciri-ciri ekonomi Islam:

Pertama, bersumber dari syariah Islam. Ciri sekaligus karakteristik pertama dari ekonomi Islam adalah bersumber dari Al-Qur’an dan hadits sebagai rujukan syariah Islam.

Al-Qur’an dan hadits adalah nash (dalil naqli berupa ayat suci) yang tidak mungkin bisa diubah lagi. Dalam penafsiran dan implementasinya yang membutuhkan pemikiran manusia dalam kapasitasnya sebagai ulama. Hal ini disebut dengan istinbath hukum. Ulama menentukan hukum-hukum atas peristiwa yang baru terjadi (sebelumnya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan Sahabat).

Siapa dan ulama mana yang layak dan kredibel melakukan istinbath hukum dalam kondisi muamalah kontemporer saat ini?

Tentu saja dengan mudah kita bisa menyimpulkan bahwa pihak yang layak melakukan istinbath hukum adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain karena merupakan representasi dari Umat Islam di Indonesia, MUI juga merupakan Ulama Dewan (berbagai ulama berkumpul, berdiskusi, ber-ijtihad, sehingga menghasilkan fatwa yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum masyarakat kontemporer sekarang ini.

Saat ini sudah ada total 110 fatwa MUI yang khusus membahas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa tersebut ada sejak tahun 2000 hingga saat ini. Sebagai acuan atas operasional seluruh Lembaga Keuangan Syariah, implementasi fatwa ini dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara struktur legal formal ada pada setiap LKS.

Sementara pada lembaga noprofit seperti zakat dan wakaf juga ada sistem audit dalam pelaksanaan dan penyaluran dana yang dikumpulkan. Bahkan lembaga zakat sudah menjadi bagian dari lembaga negara dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baru-baru ini kita juga melihat saat ini ada lembaga negara baru bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merujuk pada UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Lembaga ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan, apalagi dana yang dikelola sudah mencapai Rp 100 triliun.

Kedua, menghindari transaksi terlarang. Setiap lembaga ekonomi dalam bentuk LKS, pasti sudah diatur secara legal formal untuk melakukan transaksi dagang dan menghindari transaksi yang dilarang syariah Islam.

Di antara transaksi yang dilarang syariah Islam meliputi transaksi berbasis riba, transaksi gharar (memastikan hal yang tidak pasti atau mentidakpastikan hal yang pasti), transaksi maisir (spekulasi terlarang), transaksi penipuan, transaksi suap, transaksi yang zhalim (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), transaksi maksiat, serta transaksi yang tidak terpenuhi rukun dan syarat sah akadnya.

Sebagai contoh, sistem ekonomi Islam dan LKS manapun dilarang keras melakukan pembiayaan terhadap bisnis minuman keras dan bisnis rokok. Ini salah satu contoh khas dari ekonomi islam. Pada ekonomi yang tidak berlandaskan syariat Islam (misalnya pada lembaga keuangan konvensional), tidak ada larangan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki komoditas bisnis berupa minuman keras dan rokok.

Ketiga, transaksinya masuk akal. Salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam adalah transaksinya yang harus masuk akal. Jika ingin mengambil keuntungan, maka harus melalui jual beli. Jika menjalankan transaksi motif nonprofit, maka harus tidak boleh minta kelebihan dalam pengembalian.

Hal ini terlihat sangat jelas pada berbagai LKS seperti lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lain-lain. Semua regulasi legal formal yang mengatur berbagai LKS tersebut mengatur bahwa semua LKS tersebut harus melakukan transaksi dagang (jual beli) jika ingin mengambil keuntungan.

Contoh produknya adalah pembiayaan investasi. Dalam pembiayaan investasi, ketika usaha akan dilakukan, maka yang disepakati adalah nisbah bagi hasilnya, yakni persen dikalikan hasil. Kepastian hasil akan menunggu sampai ada transaksi jual beli di sisi lain. Ini sangat masuk logika dagang.

Contoh lain adalah pada KPR syariah. Tidak akan bisa ditemukan akad KPR syariah berbasis pinjaman. Semua akadnya harus merupakan akad dagang, baik berupa jual beli barang, jual beli manfaat (biasanya melibatkan skema sewa menyewa) serta akad kongsi kepemilikan yang semuanya akan melalui akad jual beli.

Sementara itu, pada akad berbasis pinjaman, maka tidak akan bisa ditemukan permintaan dan/atau perjanjian ada kelebihan dalam pengembalian. Anda bisa cermati baik-baik setiap detil akad/perjanjiannya.

Keempat, menjaga azas transaksi syariah. Ciri ekonomi Islam berikutnya adalah menjaga azas transaksi syariah. Azas transaksi syariah terdiri dari kemaslahatan, keseimbangan, persaudaraan, keadilan, universal.

Ekonomi Islam akan sangat memperhatikan kemaslahatan. Tentu saja dalam tolok ukur tidak akan melanggar aturan syariah Islam. Hukum Islam dalam ekonomi akan disesuaikan dengan kondisi kemaslahatan umat yang terjadi saat ini.

Ekonomi Islam juga akan memperhatikan keseimbangan antara material dengan nonmaterial, keseimbangan duniawi dan ukhrowi. Ekonomi Islam tidak melulu akan membahas hal yang sifatnya surga neraka, namun tetap sangat halal membahas transaksi motif profit. Tentu saja ada keseimbangan dalam dinamikanya.

Persaudaraan merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam bertransaksi ekonomi. Ekonomi Islam mementingkan juga sisi harmoni, sinergi, dan kekeluargaan. Terkait hal ini, ekonomi Islam juga bisa dijalankan oleh siapapun di dunia ini, termasuk oleh nonmuslim, oleh karena adanya azas universalisme.

Berikutnya adalah azas keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah terkait dengan pelaksanaan transaksi ekonomi Islam yang tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang syariah Islam. Ekonomi Islam juga sangat menekankan penerapan azas an taraadhin minkum (rela sama rela), tentu saja setelah rukun dan syarat akad terpenuhi.

Kelima, menjaga maqashid ekonomi. Ada 5 maqashid syariah yang harus selalu dijaga dalam menjalankan praktik ekonomi Islam, yakni menjaga agama (hifzh ad diin), menjaga jiwa (hifzh an nafs), menjaga akal (hifzh al aql), menjaga harta (hifzh al maal), dan menjaga keturunan (hifzh an nasl).

Ekonomi Islam menegaskan adanya penjagaan agama, penjagaan terhadap ajaran agama, terutama dalam ranah muamalah. Menjaga agama dalam muamalah adalah terus menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak merupakan transaksi yang terlarang.

Ekonomi Islam juga diterapkan dalam rangka menjaga jiwa. Penjagaan jiwa ini bisa berupa penjagaan terhadap nyawa, adanya keamanan, kenyamanan, dan bisa juga menjaga jiwa dari sifat-sifat kotor seperti sombong, iri, dengki, dan sejenisnya. Dalam keseharian, praktik ekonomi Islam harus selalu memperhatikan sisi rohani agar tetap terjaga.

Berikutnya adalah penjagaan terhadap akal. Al-Qur’an menyebutkan bahwa pemakan riba itu ibarat orang yang bangkit di hari akhir (orang yang berdiri) seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan dan hilang akal. Ekonomi syariah memastikan agar akal kita menjadi sehat. Rumus sederhana implementasinya adalah dengan memastikan nominal transaksi yang seharusnya pasti dan menidakpastikan nominal transaksi yang seharusnya tidak pasti.

Di dalam hal penjagaan harta, ekonomi Islam jelas sangat menunjukkan ciri khasnya. Dalam pengelolaan harta, ekonomi Islam menegaskan adanya konsistensi penggunaan transaksi profit dan noprofit. Ketika ingin motif profit, maka harus siap dengan skema dan risiko transaksi motif profit. Begitu juga ketika menggunakan skema transaksi motif nonprofit, maka harus siap tanpa profit.

Selanjutnya, sistem ekonomi Islam juga mengatur fungsi keberlanjutan hak dan kewajiban tata muamalah sampai pada penjagaan keturunan. Ketika kita menjalankan transaksi bisnis, maka hal ini bisa berdampak pada keturunan kita yang melanjutkan.

Di dalam ekonomi Islam ada juga ilmu tentang wasiat, warisan, juga wakaf yang jelas memperhatikan keberlangsungan harta yang secara spesifik ditata kelola dalam rangka kelestarian untuk generasi selanjutnya.

Demikian uraian mengenai ciri-ciri ekonomi Islam, semoga kita selalu tetap berada dalam transaksi ekonomi yang berbasis syariah Islam ini.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com

 



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Ciri-Ciri Ekonomi Islam"