Mengenal Hukum Haji Backpacker - Pegadaian Syariah
logo

Mengenal Hukum Haji Backpacker

2 bulan yang lalu    
Mengenal Hukum Haji Backpacker

Haji backpacker adalah perjalanan ibadah haji dengan cara di luar cara legal yang diatur pemerintah. Ada berbagai kemungkinan cara dilakukan dalam rangka haji backpacker, misalnya melibatkan jasa perjalanan wisata, melakukan perjalanan dari negara ke negara dengan berbagai moda transportasi, bahkan yang paling ekstrem adalah dengan cara berjalan kaki.

Sederhana saja, jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan pemerintah padahal pemerintah sudah mengaturnya, maka akan mudah disebut illegal. Padahal melakukan sesuatu yang illegal itu dilarang oleh syariat Islam.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59, “ Wahai orang-orang yg beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah serta ulil amri di antara kalian .” Ibnu Abbas menafsirkan ulil amri ada dua, yakni ulama dan umara . Umara (pemimpin) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu saja adalah pemimpin eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan segala perangkat peraturan resmi terkait pelaksanaan ibadah haji.

Rasulullah SAW pun menegaskan, “ Barangsiapa yang taat kepada pemimpin maka dia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada pemimpin maka dia maksiat kepadaku “ (HR Bukhari Muslim). Hadits ini memperkuat ayat Al-Qur’an tentang kewajiban bagi kita untuk taat kepada ulil amri .

Regulasi yang mengatur pelaksanaan ibadah haji adalah Undang-Undang NKRI No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah Arab Saudi juga sangat tegas kepada pelaku haji illegal. Pemerintah Arab Saudi gencar berkampanye “ No Hajj Without Hajj Permit ” atau “ Laa Hajj bi Duuni Tashriih ”. Kampanye yang dimotori oleh Kementerian Dalam Negeri ini telah melarang warga Arab Saudi maupun warga asing pergi haji tanpa tasrih .

Kampanye ini disosialisasikan di kalangan pejabat Arab Saudi dan disebarluaskan di berbagai media di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi sangat serius untuk melarang praktik perjalanan ibadah haji secara illegal tersebut.

Bahkan menurut Grand Mufti Arab Saudi, Syaikh Abdul Aziz al Syaikh, berangkat haji tanpa menggunakan tasrih hukumnya adalah haram dan bisa menyebabkan hajinya tidak sah. Begitu pula pihak yang membantu orang lain dalam rangka menunaikan ibadah haji tanpa tasrih merupakan pelanggaran berat karena menentang hukum Negara.

Pemerintah Arab Saudi juga mengenakan sanksi berupa dam bagi siapapun yang menjalankan ibadah haji tanpa tasrih maupun tanpa izin perjalanan resmi dari negara asal. Pihak yang membantu upaya perjalanan ibadah haji illegal juga dikenakan dam.

Grand Mufti Arab Saudi juga menyatakan bahwa pembatasan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ditujukan agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, tertib, nyaman, dan khusyuk. Hal ini dilakukan karena kesadaran pemerintah bahwa jemaah haji adalah tamu Allah SWT yang harus dimuliakan.

Ada pro kontra terkait status haji backpacker sebagai perjalanan ibadah haji yang ilegal. Pro kontra ini biasanya muncul terkait antrian ibadah haji yang panjang serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tergolong mahal bagi kalangan tertentu.

Sebagian masyarakat yang ingin jalan pintas karena antrian keberangkatan yang panjang, mari berpikir lebih jernih lagi bahwa ibadah haji merupakan jenis ibadah wajib bagi yang mampu. Mampu di sini adalah mampu dari sisi ekonomi, fisik, psikis dan keamanan.

Salah satu tolok ukur mampu adalah mampu dari sisi keamanan. Bagaimanapun, pemerintah wajib menjaga keamanan dan kenyamanan setiap warganya terutama ketika akan melakukan perjalanan ke negara lain. Seharusnya masyarakat bersyukur dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia.

Antrian panjang juga terjadi bukan semata kehendak Pemerintah Indonesia, namun karena pemerintah Arab Saudi membatasi kuota haji dari setiap negara. Jumlah pendaftar haji di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kuota haji yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Jumlah pendaftar haji di Indonesia juga tidak mungkin dibatasi dan tidak mungkin dilarang oleh karena itu hak setiap warga Muslim di Indonesia. Hanya saja, perlu dikelola dengan tepat agar pelaksanaannya bisa berjalanan dengan baik dan maslahat bagi jamaah Haji.

Jika ditinjau lebih objektif lagi, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sudah tepat. Aturan penyelenggaraan ibadah haji dari pendaftaran, lanjut keberangkatan sampai kepulangan jemaah ibadah haji ini dilakukan dalam rangka kebutuhan dan kemaslahatan jemaah. Jemaah bisa menjalankan ibadah haji dengan lebih tertata, rapi, tenang karena tidak harus kucing-kucingan dengan petugas, nyaman, menggunakan asuransi haji yang resmi dari pemerintah, sehingga jamaah bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk.

Setiap jemaah haji pasti juga paham bahwa haji mabrur tidak akan memperoleh balasan dari Allah SWT kecuali surga. Indikasi mabrur adalah ketika proses ibadah haji sejak awal sampai akhir dijalankan dengan baik, khusyuk, ritual ibadah haji dilakukan sesuai syariat Islam, perjalanan ibadah haji dilakukan sesuai aturan yang ditentukan oleh ulil amri , serta perilaku setelah berhaji juga mencerminkan akhlakul karimah .

Bagi kamu yang ingin menjalankan ibadah haji namun belum memiliki biaya yang cukup, kamu bisa menggunakan layanan pembiayaan Arrum Haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Secara syariat Islam, produk ini halal dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, sesuai Fatwa DSN MUI dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta pengawas di setiap cabang.

Pembiayaan Arrum Haji merupakan layanan yang memberikan kemudahan untuk kamu mendapatkan porsi haji. Persyaratannya, kamu cukup memenuhi syarat sebagai pendaftar haji dan melampirkan fotokopi KTP. Siapkan juga agunan berupa emas logam mulia 3,5 gr atau senilai Rp2 jutaan plus bukti SA BPIH, SPPH dan buku tabungan haji. Kamu akan memperoleh pembiayaan senilai Rp25 juta dalam bentuk tabungan haji. Uang tersebut dipergunakan untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji sehingga bisa memeroleh kuota antrian atau porsi untuk perjalanan ibadah haji.

Keunggulan pembiayaan ini adalah kamu bisa memeroleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian Syariah, biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, dan pada saat pembiayaan di Pegadaian sudah diselesaikan, maka jaminan emas dapat dipergunakan kembali untuk pelunasan biaya haji.

Demikian uraian tentang hukum haji backpacker dan solusi dari Pegadaian Syariah berupa Pembiayaan Arrum Haji. Semoga bermanfaat. Amin.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  3 tahun yang lalu
  3 tahun yang lalu
  3 tahun yang lalu
  3 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Mengenal Hukum Haji Backpacker"