Tata Cara Jual Beli Tanah dalam Islam - Pegadaian Syariah
logo

Tata Cara Jual Beli Tanah dalam Islam

1 minggu yang lalu    
Tata Cara Jual Beli Tanah dalam Islam

Tanah merupakan salah satu harta yang bisa dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu proses kepemilikan tanah yang diatur dalam Islam adalah dengan dengan cara jual beli. Tanah merupakan objek barang, sehingga proses jual beli tanah akan berlaku hukum jual beli barang.

Tata cara jual beli tanah dalam Islam bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni ketika rukun dan syarat jual belinya bisa dipenuhi. Rukun jual beli terdiri dari pelaku, objek, dan ijab qabul . Setiap rukun memiliki syarat sah yang harus dipenuhi.

Pelaku jual beli adalah adanya penjual dan pembeli. Syarat sah penjual atau pembeli adalah ketika sudah aqil baligh . Jika transaksi yang dilakukan berisiko hukum legal formal, maka penjual dan pembeli juga harus memenuhi syarat sebagai warga negara yang sudah bisa melakukan transaksi legal, misalnya sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Rukun berikutnya adalah adanya objek jual beli. Objek jual beli adalah adanya hal yang dipertukarkan. Dalam jual beli tanah, hal yang dipertukarkan adalah uang dengan barang berupa tanah. Uang yang dipergunakan adalah uang yang sah. Sedangkan tanah yang diperjualbelikan juga merupakan tanah yang sah menjadi milik penjual.

Satu lagi rukun yang harus dipenuhi adalah adanya ijab qabul. Ijab qabul ditandai oleh adanya serah terima ( qabdh ) yang sah. Serah terima ini bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan sesuai dengan urf atau adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku.

Serah terima dibagi menjadi dua, yakni serah terima secara hukum (secara tertulis dan legal formal memenuhi kriteria serah terima), dan serah terima secara hakiki yakni serah terima yang menyebabkan objek akad sudah benar-benar dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pembeli tanpa adanya penghalang.

Ketika proses jual beli tanah sudah memenuhi berbagai kriteria tersebut, maka otomatis jual beli tanah secara Islami sudah bisa dipenuhi. Mengenai cara bayar, bisa dilakukan secara tunai, pembayaran tempo, atau bisa dilakukan secara angsuran.

Perlu diketahui bahwa Allah mewajibkan orang beriman untuk taat kepada Ulil Amri. Ulil Amri ini terdiri dari Ulama dan Umara. Ulama mengatur urusan ukhrowi , sedangkan urusan duniawi diatur oleh Umara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukumnya hakim atau Ulil Amri adalah mengikat dan menghilangkan khilaf . Oleh sebab itu, mematuhi hukum positif legal formal juga merupakan bukti ketaatan kepada ajaran agama Islam.

Dalam rangka memenuhi transaksi jual beli tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut ini adalah beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh antarpihak agar jual belinya sah.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Akan tetapi sebagaiamana Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Ketentuan pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa proses jual-beli tanah ini berbeda dengan proses jual-beli pada umumnya, proses jual-beli tanah harus dilakukan oleh PPAT.

Secara umum tahapan dalam proses jual beli tanah tersebut dibutuhkan langkah-langkah yang harus dilalui oleh PPAT sebelum dilakukan penandatanganan akta jual belinya oleh para pihak yang berkepentingan. Langkah-langkah tersebut adalah:

  1. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli (Pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
  2. Akta harus mempergunakan formulir yang telah ditentukan (Pasal 96).
  3. Dalam hal diperlukan izin untuk peralihan hak tersebut, maka izin tersebut harus sudah diperoleh sebelum akta dibuat (Pasal 98 ayat 2).
  4. Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan (Pasal 99).
  5. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum   penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform ;
  8. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat   hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar.
  9. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 101 ayat 1).
  10. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan (Pasal 101 ayat 2).
  11. PPAT  wajib  membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan  mengenai  isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 101 ayat 3).
  12. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).
  13. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

Bagi kamu yang sudah memiliki tanah lengkap dengan sertifikatnya dan butuh modal usaha, kamu bisa mengajukan pembiayaan Rahn Tasjily Tanah  dari Pegadaian Syariah. Rahn Tasjily Tanah merupakan fitur produk Pegadaian Syariah Rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah yang ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro.

Pembiayaan ini ditujukan bagi petani dan pengusahan mikro yang membutuhkan pinjaman mulai dari Rp 1 juta s. d. Rp 200 juta dengan angsuran yang fleksibel dan berdasarkan prinsip syariah.

Syaratnya mudah, kamu perlu menyiapkan fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan sertifikat tanah dengan status hak milik, menyerahkan IMB jika di atasnya terdapat bangunan, fotokopi pembayaran PBB terakhir, tanah yang dijadikan jaminan merupakan tanah produktif yang di atasnya terdapat tanaman pertanian (tumbuh-tumbuhan) atau kandang ternak permanen yang memberikan hasil yang dapat diperjualbelikan.

Demikian tata cara jual beli tanah dalam Islam, termasuk kepatuhan terhadap tata cara yang sudah diatur oleh Ulil Amri dan bagaimana memanfaatkan tanah sebagai modal usaha kamu. Semoga bermanfaat.

 

Artikel ditulis oleh Tim Advika, keterangan lebih lanjut hubungi e-mail info@advikamedia.com



Artikel Terkait


  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu
  2 tahun yang lalu

Komentar Artikel "Tata Cara Jual Beli Tanah dalam Islam"